PERKEMBANGAN WARALABA DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya tersebut gagal, namun dialah yang pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba ini di AS. Kemudian, caranya ini diikuti oleh pewaralaba lain yang lebih sukses, John S Pemberton, pendiri Coca Cola. Namun, menurut sumber lain, yang mengikuti Singer kemudian bukanlah Coca Cola, melainkan sebuah industri otomotif AS, General Motors Industry ditahun 1898. Contoh lain di AS ialah sebuah system telegraf, yang telah dioperasikan oleh berbagai perusahaan jalan kereta api, tetapi dikendalikan oleh Western Union serta persetujuan eksklusif antar pabrikan mobil dengan penjual.

Waralaba saat ini lebih didominasi oleh waralaba rumah makan siap saji. Kecenderungan ini dimulai pada tahun 1919 ketika A&W Root Beer membuka restoran cepat sajinya. Pada tahun 1935, Howard Deering Johnson bekerjasama dengan Reginald Sprague untuk memonopoli usaha restoran modern. Gagasan mereka adalah membiarkan rekanan mereka untuk mandiri menggunakan nama yang sama, makanan, persediaan, logo dan bahkan membangun desain sebagai pertukaran dengan suatu pembayaran. Dalam perkembangannya, sistem bisnis ini mengalami berbagai penyempurnaan terutama di tahun l950-an yang kemudian dikenal menjadi waralaba sebagai format bisnis (business format) atau sering pula disebut sebagai waralaba generasi kedua. Perkembangan sistem waralaba yang demikian pesat terutama di negara asalnya, AS, menyebabkan waralaba digemari sebagai suatu sistem bisnis diberbagai bidang usaha, mencapai 35 persen dari keseluruhan usaha ritel yang ada di AS. Sedangkan di Inggris, berkembangnya waralaba dirintis oleh J. Lyons melalui usahanya Wimpy and Golden Egg, pada tahun 60-an. Bisnis waralaba tidak mengenal diskriminasi. Pemilik waralaba (franchisor) dalam menyeleksi calon mitra usahanya berpedoman pada keuntungan bersama, tidak berdasarkan SARA.

ISI

A.    PERKEMBANGAN WARALABA DI INDONESIA

Bisnis waralaba di Indonesia mulai marak pada sekitar tahun 1970an dengan bermunculannya restaurant-restaurant cepat saji (fast food) seperti Kentucky Fried chiken dan Pizza Hut. Hingga tahuhn 1992 jumlah perusahaan waralaba di Indonesia mencapai 35 perusahaan, 6 di antaranya adalah perusahaan waralaba lokal dan sisanya (29) adalah waralaba asing. Perkembangan waralab asing. Perkembangan waralaba asing dari tahun ke tahun berkembang pesat sebesar 710% sejak tahun 1992 hingga tahun 1997, sedangkan perkembangan waralaba lokal hanya meningkatkan sebesar 400% (dari sejumlah 6 perusahaan menjadi 30 perusahaan). 

Namun sejak krisi moneter tahun 1997, jumlah perusahaan waralaba asing mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -9.78% dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001. hal ini disebabkan karena terpuruknya nilai rupiah sehingga biaya untuk franchise fee dan royalti fee serta biaya bahan baku, peralatan dan perlengkapan yang dalam dollar menjadi meningkat. Hal tersebut mempengaruhi perhitungan harga jual produk atau jasanya di Indonesia. Sebaliknya waralaba lokal mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 30%. Pada tahun 2001 jumlah waralaba asing tumbuh kembali sebesar 8.5% sedangkan waralaba lokal meningkat 7.69% dari tahun 2000. Perkembangan bisnis waralaba

Tabel 1. Perkembangan Waralaba di Indonesia

Tahun	Jumlah Waralaba Asing	Jumlah Waralaba Lokal	Total
1992 1995 1996 1997 2000 2001	29 117 210 235 212 230	6 15 20 30 39 42	35 132 230 265 251 272

Sumber data : Deperindag, 2001

B. KEPASTIAN HUKUM WARALABA DI INDONESIA

Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi franchisor maupun franchisee. Karenanya, kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di AS dan Jepang. Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesiadimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. PP No. 16 tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP no 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Selanjutnya ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut:

·        Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

·        Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

·        Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

·        Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

·        Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Banyak orang masih skeptis dengan kepastian hukum terutama dalam bidang waralaba di Indonesia. Namun saat ini kepastian hukum untuk berusaha dengan format bisnis waralaba jauh lebih baik dari sebelum tahun 1997. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya payung hukum yang dapat melindungi bisnis waralaba tersebut. Perkembangan waralaba di Indonesia, khususnya di bidang rumah makan siap saji sangat pesat. Hal ini ini dimungkinkan karena para pengusaha kita yang berkedudukan sebagai penerima waralaba (franchisee) diwajibkan mengembangkan bisnisnya melalui master franchise yang diterimanya dengan cara mencari atau menunjuk penerima waralaba lanjutan. Dengan mempergunakan sistem piramida atau sistem sel, suatu jaringan format bisnis waralaba akan terus berekspansi. Ada beberapa asosiasi waralaba di Indonesia antara lain APWINDO (Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia), WALI (Waralaba & License Indonesia), AFI (Asosiasi Franchise Indonesia). Ada beberapa konsultan waralaba di Indonesia antara lain IFBM, The Bridge, Hans Consulting, FT Consulting, Ben WarG Consulting, JSI dan lain-lain. Ada beberapa pameran Waralaba di Indonesia yang secara berkala mengadakan roadshow diberbagai daerah dan jangkauannya nasional antara lain International Franchise and Business Concept Expo (Dyandra),Franchise License Expo Indonesia ( Panorama convex), Info Franchise Expo ( Neo dan Majalah Franchise Indonesia).

C.   PEMERINTAH SIAP FASILITASI PERKEMBANGAN WARALABA

Pengembangan usaha waralaba di Indonesia, dibutuhkan sistem waralaba yang baik, dan peningkatan kreatifitas untuk menciptakan efisiensi usaha waralaba. Angga Bratahdarma, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) akan mendorong para usaha waralaba untuk terus berkembang di Indonesia. Salah satunya dengan menyediakan fasilitator guna melayani perkembangan para pengusaha waralaba di Indonesia.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, di JCC, Jakarta, Jumat, 1 Juni 2012, mengatakan, pihaknya berupaya mendukung usaha waralaba di Indonesia. Selain menyediakan fasilitator, juga menyediakan pameran. “Kita juga berupaya menghasilkan regulasi yang mendukung perkembangan usaha waralaba di Indonesia”, tukasnya. Ia menjelaskan, untuk pengembangan usaha waralaba di Indonesia, maka dibutuhkan juga sistem waralaba yang baik, dan peningkatan kreatifitas untuk menciptakan efisiensi usaha waralaba di Indonesia. “Pemerintah juga berharap waralaba di Indonesia bisa tumbuh dengan baik, sehingga nantinya bisa berkontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia”, ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia, Anang Sukandar, mengatakan, perkembangan bisnis waralaba di Indonesia belumlah signifikan perrtumbuhanya. Bahkan, 90% dari 1700 usaha waralaba bisnis opportunity-nya tidak berasal dari waralaba. “Kalau untuk saya sendiri belum puas dengan perkembangan bisnis waralaba di Indonesia. Soalnya usaha waralaba masih di tingkat balita”, ucapnya.Menurutnya, Indonesia perlu mencontoh Malaysia dalam perkembangan usaha waralabanya. Pasalnya, Malaysia memiliki program percepatan usaha waralaba yang cukup baik.“Malaysia saja punya program 8 tahun untuk percepatan waralaba. Setidaknya kita harus tiru Malaysia”, 

D.   ATURAN WARALABA DORONG PERKEMBANGAN UKM

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengungkapkan penerbitan aturan waralaba jenis usaha makanan dan minuman bertujuan untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah."Kami ingin menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi waralaba jenis ini, agar tercipta wirausaha dan inovator baru yang kreatif dan profesional sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing global," kata Gita dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (15/2). Kebijakan pengaturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan dan Minuman. Pembenahan kebijakan itu, menurut dia, dilatarbelakangi oleh perkembangan dan pertumbuhan waralaba yang signifikan, padahal di sisi lain masih banyak masyarakat yang tidak berhasil memiliki usaha tersebut. Melalui kebijakan waralaba itu, pemerintah berharap dapat mempromosikan produk lokal dengan menetapkan kewajiban penggunaan bahan baku, peralatan yang digunakan maupun barang yang dijual.

Kebijakan waralaba juga perlu dibenahi karena terdapat penjualan barang-barang yang tidak sesuai dengan peruntukan izin usaha yang dimiliki. Misalnya waralaba yang memilki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) jenis usaha waralaba untuk kafetaria tetapi menjual barang kelontongan yang bukan bisnis utamanya. "Kami akan terus melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menciptakan lingkungan usaha dengan sistem waralaba yang lebih kondusif, terutama untuk pengembangan UKM," katanya. Aturan waralaba itu berlaku untuk pemberi atau penerima waralaba untuk jenis usaha makanan dan minuman yang telah memiliki gerai sebanyak 250 unit. Lalu, pendirian gerai tambahan baru dapat memilih diwaralabakan dan/atau dikerjasamakan dengan pola penyertaan modal. Pemberi waralaba (franchisor) atau penerima waralaba (franchisee) yang melakukan penambahan gerai melalui cara dikerjasamakan dengan pola penyertaan modal sejumlah minimal 30-40 persen.

Untuk nilai investasi kurang dari atau sama dengan Rp10 miliar, jumlah penyertaan modal dari pihak lain paling sedikit 40 persen. Sementara untuk nilai investasi lebih dari Rp10 miliar, jumlah penyertaan modal dari pihak lain minimal sekitar 30 persen.

PENUTUP

Waralaba sebagai model pengembangan kemitraan bisnis memberikan peluang Yang sangat besar kepada para pengusaha UKM untuk mengembangkan usahanya, Keunggulan sistem waralaba ini adalah (1) merupakan salah satu start- up of new businees yang sangat prospektif bagi kelompok UKM, (2) menguntungkan pembeli waralaba karena tidak memerlukan promosi lagi dan bayar iklan produk, (3) mampu mengembangkan segmentasi pasar terbesar dengan menguasai jaringan-jaringan pasar, (4) sarana bagi proses alih teknologi dan ketrampilan, (5) menciptakan banyak kesempatan kerja,

Pengusaha UKM dapat memanfaatkan keunggulan franchisor secara simbiose mutualistis dengan mengelola produk yang mudah dipasarkan, image yang menarik serta paket usaha yang kompetitif tanpa keharusan mengeluarkan modal yang besar.

Untuk itu pengusaha UKM perlu meningkatkan profesionalismenya agar mampu meraih sukses dalam mengelola waralaba. Faktor kemampuan, motivasi, hubungan UKM franchisor dan struktur manajemen, merupakan faktor kristikal yang sangat mempengaruhi keberhasilan bisnis waralaba dan penerapannya.Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam bisnis waralaba maka perlu adanya perangkat perundang-undangan dan sistem pendanaan yang memungkinkan KUKM lebih berperan dalam pengembangan usaha waralaba Oleh karena itu pemerintah berkewajiban Untuk mendorong sistem waralaba khususnya paket-paket usaha yang diciptakan oleh pengusaha dalam negeri (hak kekayaan intelektualnya) dan diterapkan kepada pengusaha UKM yang merupakan fondasi perekonomian Indonesia jangka Panjang

DAFTAR PUSTAKA

www.wikipedia.com

www.infobanknews.com

www.hukumonline.com

MEMPERTANYAKAN EFEKTIVITAS ANGGARAN DEFISIT FISKAL

MEMPERTANYAKAN EFEKTIVITAS ANGGARAN DEFISIT FISKAL

Pendahuluan

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.

ISI

RABN Indonesia 2012-2013

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013, pemerintah Indonesia mentargetkan pendapatan negara akan mencapai Rp1.507,07 triliun atau meningkat 12,6% dari APBN-P 2012. Di sisi lain, belanja 2013 juga diperkirakan akan meningkat 8,7% menjadi Rp1.657,09 triliun. Peningkatan sumber pendapatan dan pengeluaran negara tersebut menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp153,34 triliun atau -1,65% dari PDB dibandingkan dengan -2,23% dari PDB pada APBN-P 2012.

Pemerintah melakukan beberapa langkah stretegis untuk meningkatkan kualitas pengeluaran Negara.  Pertama, meningkatkan belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional dan konektivitas antardaerah serta peningkatan ketahanan energi dan pangan. Belanja modal, yang sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp216,1 triliun pada 2013, meningkat sebesar 28,1% terhadap belanja modal pada 2012.Proporsi belanja modal juga meningkat signifikan dari 12,7% pada 2007 menjadi 18,7% di tahun depan. Peningkatan anggaran infrastruktur akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang dapat menstimulasi sektor riil seperti listrik, jalan raya, dermaga dan juga perkembangan infrastruktur dalam enam koridor ekonomi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Kedua, penurunan anggaran subsidi khususnya subsidi listrik untuk mengurangi beban subsidi listrik. Anggaran subsidi yang ditargetkan dalam APBN 2013 akan dikurangi menjadi 27,5% dari total belanja pemerintah dibandingkan dengan anggaran subsidi pada 2007 sebesar 29,8% dari total belanja pemerintah. Pada 2013, pemerintah berencana meningkatkan tarif listrik secara bertahap setiap kuartal dan akan memprioritaskan perhatian pada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah akan menyesuaikan tarif listrik dan menjaga konsumsi energi untuk menjaga subsidi energi karena pemerintah telah belajar dari pengalaman masa lalu bahwa distribusi subsidi belum menjangkau kalangan menengah ke bawah. Indonesia akan menghadapi kebutuhan pembiayaan yang besar seiring degan rencana pengembangan infrastruktur di Indonesia. Penurunan subsidi energi akan meningkatkan efisiensi energi tetapi program-program pada bidang yang menjadi skala prioritas juga butuh pembiayaan dari pendapatan pajak yang lebih tinggi. Pemerintah Indonesia mentargetkan pendapatan pajak sebesar Rp1.193 triliun pada 2013 atau meningkat sebesar 17,4% dibandingkan dengan penerimaan pajak 2012 yang mencapai Rp1.016,2 triliun. Rasio pajak terhadap PDB pada 2013 diperkiraka tetap stabil walaupun adanya peningkatan pendapatan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Tujuan dari pemilihan instrumen fiskal pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan yang cukup sekaligus meminimalisasi distorsi dan menjaga sistem pajak yang mudah untuk dilaksanakan.

Ada beberapa dampak dari rencana peningkatan penerimaan pajak pemerintah terhadap sektor riil di Indonesia. Pertama, potensi peningkatan pajak penghasilan (PPh) dapat mempengaruhi sektor pertambangan, perkebunan terutama CPO dan manufaktur. Pada  2012, pendapatan PPh ditargetkan dapat mencapai IDR 548,8 triliun, atau meningkat sebesar 13,9% dibandingkan target penerimaan pada 2012. Jika diasumsikan skenario terbaik, harga komoditas global diperkirakan kembali nornal pada 2013, sehingga investasi dapat meningkat dan pada akhirnya ekspor akan mengalami kenaikan. Namun, apabila harga komoditas tidak kembali mengalami perbaikan harga maka peningkatan pajak pendapatan perusahaan akan mengurangi arus kas perusahaan pada akhirnya. Kedua, meningkatnya PPN diperkirakan akan mempengaruhi industri produk makanan dan perusahaan manufaktur produk konsumen lainnya. Pada 2013, target PPN mencapai Rp423,7 triliun atau meningkat sebesar 26% dari target APBN-P 2012. Saat ini, tingkat PPN yang diberlakukan oleh pemerintah adalah sebesar 10% pada produk domestik dan impor.

Kenaikan pendapatan PPN tidak akan berdampak pada tarif PPN tetapi lebih kepada penghapusan pengecualian PPN. Oleh karena itu, industri retail seperti industri produk makanan dan produk konsumen khususnya wajib pajak baru akan terpengaruh dengan adanya rencana peningkatan penerimaan PPN tersebut. peningkatan pajak ekspor dapat mempengaruhi perekonomian khususnya pada perdagangan internasional. Bea ekspor pada  2013 diperkirakan akan meningkat sebesar 36,6% dari penerimaan pajak ekspor pada 2012. Potensi kenaikan pajak ekspor ini berdampak pada beberapa pelaku usaha biji mineral karena pemerintah telah menerapkan tingkat pajak baru sebesar 20% pada 2012 dan berencana akan menaikkan kembali pada 2013. Oleh karena itu, pengekspor biji mineral akan menimbang dan mempertimbangkan potensi biaya tambahan yang harus dikeluarkan antara tetap melakukan ekspor dengan konsekuensi pajak ekspor yang lebih tinggi atau menjual ke pengelola smelter tanpa dikenakan pajak ekspor. Namun, pajak ekspor atas komoditas adalah bagian dari langkah kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu produk ekspor. Lebih lanjut lagi, hal ini akan meningkatkan produktivitas industri hilir yang selanjutnya akan menyebabkan kenaikan harga komoditas tersebut sehingga pada akhirnya dapat memberikan tambahan laba (profit) terhadap eksportir.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal pada 2013 diperkirakan akan ekspansif dengan defisit anggaran sebesar 1,65% dari PDB yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan defisit anggaran yang hati-hati. Hal ini direfleksikan dengan peningkatan belanja terutama belanja modal untuk mempercepat pengembangan infrastruktur di Indonesia yang dapat menjadi daya tarik investasi dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengurangi defisit fiskal, pemerintah akan mengoptimalkan pendapatan negara dan mengatur pengeluaran non produktif agar menjadi lebih efisien. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah mentargetkan kenaikan rasio pajak pada 2013 menjadi 12,87% dengan cara memperluas jumlah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. implementasi peningkatan PPh akan mempengaruhi beberapa industri dan sektor karena peraturan pajak ini juga akan mempengaruhi pajak pendapatan perusahaan. Akan tetapi, peningkatan pajak akan merugikan investasi karena kebijakan kenaikan pajak berpotensi memperlemah minat investor. Walaupun demikian, insentif pajak berupa tax holiday perlu tetap dimplementasikan dalam beberapa industri yang produktif sehingga target pendapatan negara dapat tercapai.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo yakin bahwa cadangan risiko fiskal untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 sebesar Rp 5,5 triliun sudah cukup memadai. Alasannya, pemerintah dalam tahun depan sudah memiliki kewenangan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak sewaktu-waktu. "Kami rasa memadai, terutama karena ada kewenangan dalam APBN 2013, seandainya ada keperluan kalau ada krisis," kata Menteri Agus dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 29 Oktober 2012. Meski tidak terlalu optimistis perekonomian global akan membaik pada tahun 2013, Agus menilai, perhitungan alokasi risiko fiskal sudah tepat. "Dibanding tahun lalu, APBNP 2012, karena ketika pembahasan revisi situasinya bergejolak sehingga pembahasan subsidi energi tidak tuntas, sehingga dimasukkan pos Rp 23 triliun," ujarnya. Pada APBN Perubahan 2012, cadangan risiko fiskal yang dialokasikan mencapai Rp 27,4 triliun. Dana tersebut terdiri dari dana risiko energi Rp 23 triliun dan dana risiko fiskal Rp 4,4 triliun. Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dana itu dapat dipakai untuk menambal belanja mendesak, termasuk pembengkakan subsidi bahan bakar minyak. Menteri Agus juga mengatakan, pemerintah juga memiliki mekanisme saldo anggaran lebih (SAL) melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat jika ada keperluan saat krisis. "Kita punya kewenangan mengeluarkan anggaran yang lebih besar melalui persetujuan DPR selama 1 x 24 jam," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memiliki dana pinjaman siaga sebesar US$ 5 miliar (setara Rp 48 triliun). "Contingency loan juga bisa kita tarik kalau seandainya kondisi memerlukan," ujar dia. Pemerintah dalam hal ini tetap menjaga kondisi perekonomian Indonesia yang tumbuh baik selama sepuluh tahun terakhir. "Deviasi pertumbuhan ekonomi ini terus kita jaga, antara lain untuk membuat contigency loan," kata dia.Pekan lalu, sidang paripurna telah mengesahkan UU APBN 2013. Pemerintah dan DPR sepakat total pendapatan negara sebesar Rp 1.529,67 triliun dengan total belanja negara Rp 1.683,01 triliun. Pemerintah mengklaim defisit hanya sebesar 1,65 persen atau Rp 153,3 triliun.

Ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perlemahan ekonomi dunia

Posisi fiskal Indonesia secara umum dinilai masih sehat. Dimana, angka realisasi sementara defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 adalah Rp146 triliun. ‘’Angka ini artinya 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),’’ kata Ekonom Utama Bank Dunia, Jim Brumby. Ia mengatakan, ketahanan ekonomi telah menjadi kekuatan Indonesia di tengah perlemahan ekonomi dunia. Terkait kebijakan bersubsidi energi, Bank Dunia memandang perlu dan penting untuk dilakukan reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). ‘’Subsidi BBM yang besarnya mencapai 2,6 persen dari PDB pada tahun 2012 lalu, mungkin telah menambah tekanan terhadap neraca menjadi beban yang signifikan terhadap perdagangan luar negeri dan sektor fiscal,’’ ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle mengingatkan agar Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang tepat dan strategis. ‘’Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan lebih tinggi, memanfaatkan kekuatan urbanisasi dan peningkatan pendapatan, pada saat bersamaan memperbanyak lapangan kerja berkualitas bagi angkatan kerja yang semakin meningkat,’’ katanya. Ia menjelaskan, upaya itu juga harus dibarengi dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia, lanjutnya, Indonesia juga harus mampu menjawab berbagai tantangan melalui penentuan dan penerapan berbagai kebijakan strategis di level regulator.Utang Indonesia saat ini mencapai Rp. 1803 Triliun, atau naik Rp 126 Triliun dari tahun sebelumnya. Alasan yang umum dikeluarkan pemerintah terkait utang adalah utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran dan defisit anggaran dibutuhkan untuk menstimulus perekonomian. Pada APBN-P 2011 pemerintah menargetkan defisit sebesar 2,1 % yang menyebabkan pemerintah harus berhutang sebanyak Rp 151,1 Triliun. Angka ini tentunya akan terus bertambah karena pada APBN 2012, pemerintah kembali menargetkan defisit anggaran sebesar 1,5% dari GDP atau Rp 124 Triliun.  Dalam ranah ilmu ekonomi, defisit anggaran (budget deficit) adalah kebijakan anggaran dimana pengeluaran lebih besar dari penerimaan negara (yang bersumber dari pajak dan pendapatan lainnya). Defisit anggaran ini dibutuhkan untuk membiayai besarnya belanja negara (Seda, 2007). Menurut Mankiw (2003), ada tiga alasan mengapa defisit dibutuhkan, pertama untuk stabilisasi, kedua untuk tax smoothing, ketiga untuk redistribusi intergenerasi. Perdebatan ekonomi dan politik terhadap defisit anggaran ini sudah lama terjadi. Pihak yang kontra akan defisit berpendapat bahwa defisit anggaran (yang dibiayai melalui utang) akan menyebabkan beban pajak berpindah dari generasi saat ini ke generasi yang akan datang (Hyman, 1983). Hal teresbut bisa terjadi karena defisit bersumber dari utang dan untuk membayar utang dan beban bunga pemerintah harus menaikkan pajak di masa yang akan datang. Di sisi lain, argumen yang mendukung adanya defisit anggaran adalah karena defisit dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat melalui ekspansi fiskal. Lalu, bagaimana dengan kebijakan defisit anggaran di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir Indonesia menjalankan kebijakan defisit anggaran guna mempercepat pembangunan ekonomi. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah defisit tersebut benar-benar digunakan secara maksimal dan produktif. Menurut hemat penulis, ada dua permasalahan dalam kebijakan defisit anggaran di Indonesia, pertama belum tergunakan secara maksimal, kedua masih membiayai untuk sektor yang tidak produktif. Defisit anggaran di Indonesia seringkali menjadi percuma karena rendahnya kemampuan pemerintah menyerap anggaran. Dari tahun 2007 hingga 2010, Indonesia selalu gagal menyerap anggaran defisit. Berturut-turut dari tahun 2007-2010 defisit direncanakan sebesar 1,5%, 2,1%, 2,4%, 2,1%. Akan tetapi realisasinya hanya sebesar 1,3%, 0,1%, 1,6%, dan 0,7%. Sepintas, kerugian yang ditanggung oleh Indonesia hanyalah minimnya ekspansi karena rendahnya penyerapan dana defisit. Akan tetapi permasalahan sebenarnya adalah pada tidak produktifnya utang pemerintah yang seharusnya dipakai untuk membiayai defisit. Sebagian besar sumber  pembiayaan untuk kebijakan defisit anggaran adalah utang. Dalam kurun waktu 2005-2011, 78,3% sumber pembiayaan defisit berasal dari utang. Utang ini didapat baik dari penjualan obligasi pemerintah maupun pinjaman luar negeri.

Dalam APBN, gap antara realisasi defisit dan realisasi pembiayaan disebut Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Pada tahun 2006, Silpa kita mencapai Rp 0,3 Triliun, angka ini melonjak di tahun 2008 yang mencapai Rp 80 Triliun, tahun 2009 sebesar Rp 24 Triliun dan tahun 2010 sebesar Rp 44,7 Triliun. Pada tahun 2011, diperkirakan angka Silpa masih akan tinggi, mengingat rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah. Besarnya Silpa berarti ada sejumlah utang kita yang akhirnya “tidak terpakai” di tahun anggaran tersebut. Besarnya Silpa menjadi indikasi bahwa perencanaan anggaran kita masih belum baik. Tentunya, pembiayaan melalui utang ini akan membebani anggaran pemerintah ke depan, karena pemerintah harus membayar bunga dan cicilan utang setiap tahunnya. Permasalahan kedua dan tidak kalah pentingnya adalah defisit Indonesia masih belum terpakai untuk sektor yang produktif. Menilik dari struktur belanja pemerintah, banyak pengeluaran pemerintah dipakai untuk sektor-sektor yang kurang produktif. Sebagian besar APBN Indonesia terpakai untuk belanja pegawai, pembayaran bunga utang, dana alokasi umum, dan subsidi energi. Pengeluaran untuk keempat pos tersebut mencapai 55% dari total APBN (APBN 2011). Dana alokasi umum yang seharusnya dipakai untuk belanja pembangunan di daerah pun pada akhirnya habis untuk belanja pegawai. Rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total pengeluaran di 33 provinsi dan 500 Kabupaten/kota mencapai 50%, padahal untuk belanja modal (yang cenderung lebih produktif) hanya sebesar 21%.

PENUTUP

Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara serta pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran

Instrument kebijakan fiscal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industry akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industry secara umum

Pemerintah seringkali mematok deficit anggaran yang besar padahal kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran tersebut masih sangat minim. Pemerintah harus dapat memperkirakan kemampuannya untuk menyerap anggaran dan disesuaikan dengan perencanaan anggaran. Sehingga, pemerintah tidak perlu berhutang apabila tidak diperlukan. Kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran harus ditingkatkan, hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki system lelang dan pengadaan barang. Untuk memperbaiki system lelang dan pengadaan barang, alangkah baiknya apabila penggodokan RUU pengadaan dapat dipercepat. Selain itu, pemerintah perlu terus menggenjot pendirian pelayanan  pengadaan secara elektronik (LPSE) dan menambah tenaga ahli yang bersertifikat. Menyikapi permasalahan ini, alangkah baiknya kita kembali mengingat nasihat sesepuh ekonom Indonesia, yaitu Frans Seda, harus ada pemisahan yang tegas antara sumber pembiayaan untuk belanja rutin dan belanja pembangunan. Menurutnya, belanja rutin hanya boleh bersumber dari pembiayaan dalam negeri (pajak, retribusi,dan lainnya). Sedang untuk pembiayaan pembangunan boleh menggunakan utang. System keuangan ala Frans Seda tersebut memang sudah diganti seiring dilakukannya reformasi keuangan. Akan tetapi, argument tersebut masih sejalan dengan spirit bahwa utang itu boleh dilakukan selama dipakai untuk pembiayaan proyek yang produktif. Dengan begitu, utang yang kita keluarkan akan lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

www.google.com

www.wordpress.com

www.ibnusapa.blogspot.com

Tugas 2 Perekonomian Indonesia

Tugas 2

            1.      Jelaskan cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi (GDP), dan berikan 2 contoh perhitungannya !

Ada 3 metode dalam menghitung pendapatan nasional

a)   Pendekatan produksi

Pendekatan produksi (PDB/PGNP) merupakan pendapatan berasal dari pengunaan faktor-faktor untuk menghasilkan sesuatu. Pendekatan ini memiliki kelemahan yang munculnya double counting atau perhitungan ganda. Perhitungan gnda yang dimaksud yaitu nilai produk yang sebelumnya akan ditambahkan pada produk-produk turunan berikutyna dan digunakan sebagai nilai akhir produk tersebut. Akibatnya nilai produk akhir menjadi lebih tinggi. Salah satu usaha untuk mengurangi dampak dari double counting yaitu dengan menggunakan pendekatan value added atau  nilai tambah. Dalam pendekatan ini nilai produk akan dilihat nilai tambahnya pada produk turunan brikutnya sehingga yang Nampak pada nilai barang akhir yaitu jumlah keseluruhan nilai barang akan sama dengan nilai akhir produk turunan terakhir. Pendekatan produksi bisa dicari dengan Yield = (P1 x O1)+ (P2 x Q2)+…(Pn x Qn)

Contoh soal 1

Produk Domestic Bruto dasar harga berlaku
menurut lapangan usaha (miliar rupiah),tahun 2010

www.bps.go.id Contoh Soal 2
Produk Domestic Bruto dasar harga berlaku
menurut lapangan usaha (miliar rupiah),tahun 2011 www.bps.go.id

Tugas 1 Perekonomian Indonesia

Tugas 1

Pertanyaan:

 1.  Terangkan arti GDB sebagai indikator kemakmuran ekonomi dengan segala kekuatan dan kelemahannya dalam perkembangan perekonomian Indonesia selama ini.

Jawab:

Gross Domestic Product (GDP) adalah penghitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, tetapi pada dasarnya GDP mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah (negara) secara geografis.

GDP juga artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. GDP digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perekonomian sebuah negara. Namun demikian GDP seringkali dikritik karena tidak mencantumkan transaksi ekonomi pada level bawah .Dalam forex trading GDP merupakan salah satu indikator penting yang dapat memicu volatilitas harga terutama untuk Core GDP. Dalam skala A sampai E dengan A adalah sangat penting dan E tidak penting sama sekali, GDP merupakan indikator berskala B yang dapat menyebabkan perubahan volatilitas mata uang. 

GDP dirilis per kuarter, dan angka data ini menunjukkan persentase pertumbuhan dari kuarter sebelumnya. Laporan GDP terbagi dalam 3 rilis: 1) advanced – rilis pertama; 2) preliminary – revisi pertama; dan 3) final – revisi kedua dan terakhir. Revisi-revisi inilah yang biasanya berdampak signifikan bagi market.

Jika GDP (persentase)  naik dibandingkan dengan data pada periode sebelumnya maka nilai mata uang negara yang bersangkutan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena GDP menggambarkan nilai seluruh transaksi suatu negara secara umum. Jika siklus transaksi perekonomian stabil maka dapat dipastikan perekonomian akan berjalan dengan lancar. Sentimen positif ini dapat memicu kenaikan nilai mata uang lokal.

Perhatikan juga Core GDP yaitu GDP yang telah dikoreksi dengan memasukkan faktor inflasi didalamnya.

   Manfaat GDB : 

       1.Dapat mengetahui dengan segera apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak

       2.  Menghitung perubahan harga.

   Keterbatasan GDB  :

         1. Perhitungan GDB dan analisis kemakmuran.

          2.    Perhitungan dan masalah kesejahteraan.

          3.   GDB perkapita dan masalah produksi.

Pertanyaan:

           2.  Apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional?

Jawab:

Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah yang disebut dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat di artikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku /sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal:

     a.       Menentukkan laju tingkat perkembangan /pertumbuhan perekonomian suatu negara

     b.      Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya

     c.       Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lain nya

     d.      Meskipun demekian tidak semua ahli ekonomi setuju jika hanya pendapatan perkapita saja yang dijadikan ukuran kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara.adapun kritik tersebut diantaranya:

            -        Ada faktor-faktor lain diluar pendapatan yang akan berpengaruh pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.

            -        Kesejahteraan masyarakat masih sering bersifat subjektif .tiap orang mempunyai pandangan   hidup yang berbeda sehingga tolak ukur kesejahteraannya pun berbeda.

Beberapa tokoh ekonomi yang memberikan masukan terhadap ukuran –ukuran kemakmuran dan kesejahteraan diantaranya adalah:

Dudley seers mengemukakan ,bahwa paling tidak ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara 3 masalah tersebut adalah:

                ·         Tingkat kemiskinan

                ·         Tingkat penggangguran

                ·         Tingkat ketimpangan di berbagai bidang

J.l. Tamba, berpendapat bahwa ada 4 hal sebagai dasar untuk mengukur perekonomian dan kemakmuran di indonesia.4 hal tersebut adalah:

               ·         Kesehatan dan keamanan

               ·         Pendidikan keahlian dan standar hidup

               ·         Pendapatan

               ·         Permukiman

Hendra Es Mara, lebih memilih 3 komponen yang ia anggap perlu diperhatikan dalam rangka mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara,yakni:

              ·         Penduduk dan kesempatan kerja

              ·         Pertumbuhan ekonomi

              ·         Pemerataan dan kesejahteraan masyarakat

pertanyaan:

      3.      Berikan gambar ilustrasi untuk memperjelas soal no.2 tugas 1, bisa dalam bentuk tabel/grafik !

Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011               Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2011