PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki peluang sebagai Negara yang memiliki pamgsa pasar syariah terbesar dengan populasi penduduk beragama islam terbesar didunia. Pejalanan waktu menunjukan bahwa ekonomi syariah bisa menjadi pilihan untuk mengatasi masalah yang saat ini masih menjadi sebuah krisis global. Dalam perkembangannya kemudian, ekonomi syariah mendapat tanggapan yang cukup baik. Maka dari itu, saat ini banyak bermunculan lembaga berbasiskan nama syariah. Tetapi belum tentu system ataupun konsep yang diterapkan bisa sesuai dengan syariah. Karena system ekonomi syariah masih bercampur tangan dengan system lembaga konvensional yag dianut bangsa Indonesia.lembaga keuangan berlabel syariah mau tidak mau harus tetap mengikuti system atau meninduk pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang sah menurut Undang-Undang yang ditetapkan Pemerintah.Adapun lembaga keuangan yang ada saat ini di Indonesia yang berlabel syariah meliputi Bank Syariah, BMI, Asuransi syariah, Penggadaian Syariah, sukuk dan lain sebagainya.Bahkan, dibentuk pula Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah nasional yang bertugas sebagai pengawas transaksi-transaksi lembaga keuangan syariah. Seiring dengan berkembangnya system syariah, pemerintah mengesahkan peraturan yang mengatur tentang syariah yaitu Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut semakin menambah eksistensi perekonomian syariah di Indonesia dan juga diharapkan dengan dukungan pemerintah melalui paying hokum dapat menstimulan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

ISI

TAHAP PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Di tengah rentannya kondisi keuangan global, perbankan syariah di Indonesia mencatatkan kinerja yang sangat bagus, baik secara kualitas maupun kuantitas.  Menurut statistik Bank Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya cukup fantastis dan menggembirakan, tumbuh antara 40-45 persen per tahun. Hal ini tercermin dari pertumbuhan asset, peningkatan pembiayaan, ekspansi pelayanan ( jaringan kantor yang semakin meluas menjangkau 33 propinsi di Indonesia).Dalam menghadapi badai krisis global (1998, 2008, dan krisis eropa 2011) industri  perbankan syariah di Indonesia memiliki daya tahan yang kokoh serta menunjukkan prestasi  performance yang baik. Fungsi intermediasi perbankan terus berjalan dengan baik dengan FDR di atas 100 %. Pembiayaan  produktif (modal kerja dan investasi) terus meningkat melebihi   70% dari total pembiayaan  yang disalurkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya pembiayaan consumer semakin melambat seiring dengan meningkatkannya pembiayaan produktif. Menurut data BI, pertumbuhan pangsa pembiayaan jenis konsumsi dibandingkan jenis produktif (modal kerja + investasi) telah melambat tipis menjadi sebesar 28%  dari 30,09%. (2010 – 2011).

Tabel 1.2 Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)
Indikasi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Aset	7.945	15.210	20.880	28.722	36,537	49.555	66.090
DPK	5.725	11.718	15.584	20.672	28.011	36.852	52.271
Pembiayaan	5.561	11.324	15.270	20.445	27.944	38.198	46.886
FDR	97,14%	96,64%	97,76%	98,90%	99.76%	103.65%	89.70%
NPF	2,34%	2,38%	2,82%	4,75%	4,07%	3.95%	4.01%

Menurut data Bank Indonesia, kini   sudah ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS),  dan 156 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat dari 1.692 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.574 di tahun 2012, Dengan demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar  25,31%. (Data diperoleh pada 17 Desember 2012). Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai   Rp.179 Triliun (4,4 % dari asset perbankan nasional), Sementara DPK Rp. 137 Triliun.  Suatu hal yang luar biasa  adalah, total  pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah  sebesar Rp 139 Triliun, melebihi jumlah DPK, Ini berarti FDR perbankan syariah di atas 100 persen. Data ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah untuk menggerakan perekenomian, sangatlah besar.

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah Indonesia
Indikasi	1998 KP/UUS	2003 KP/UUS	2004 KP/UUS	2005 KP/UUS	2006 KP/UUS	2007 KP/UUS	2008 KP/UUS	2009 KP/UUS
BUS	1	2	3	3	3	3	5	6
UUS	-	8	15	19	20	25	27	25
BPRS	76	84	88	92	105	114	131	139

Pertumbuhan  asset, DPK dan pembiayaan juga relative masih tinggi, masing-masingnya adalah,  aset tumbuh ± 37%, DPK tumbuh ± 32%, dan Pembiayaan  tumbuh ± 40%). Satu hal yang perlu dicatat, bahwa market share pembiayaan perbankan syariah dibanding konvensional, sudah melebihi dari lima persen, tepatnya  5,24 %. Jumlah nasabah pengguna perbankan syariah dari tahun ke tahun meningkat signifikan, dari tahun 2011-2012  tumbuh sebesar 36,4 %.  Kini jumlah penggunanya 13,4 juta rekening (Okt’ 2012, 36,4% –  yoy), baik nasabah DPK maupun nasabah pembiayaan. Apabila pada tahun 2011 jumlah pemilik rekening sebanyak 9,8 juta, maka di tahun 2012 menjadi 13,4 juta rekening, berarti dalam setahun bertambah sebesar 3,6 juta nasabah.Dengan pertumbuhan yang besar tersebut, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan  peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini. Kita punya obsesi, perbankan syariah  seharusnya tampil sebagai garda terdepan atau  lokomotif terwujudnya financial inclusion. Hal ini disebabkan karena missi dasar dan  utama syariah adalah pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan  seluruh lapisan masyarakat. Bank syariah harus dinikmati masyarakat luas bahkan di masa depan sampai ke pedesaan, seperti BRI. Seluruh  bentuk hambatan yang bersifat price maupun nonprice terhadap akses lembaga keuangan, harus dikurangi dan dihilangkan.

Menurut survey Bank Dunia (2010), hanya  49 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank relative masih tinggi, 52 %. Kehadiran bank-bank syariah yang demikian cepat pertumbuhannya diharapkan akan mendekatkan masyarakat kepada lembaga keuangan formal, seperti perbankan syariah.

PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga dual-banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas. BI juga akan terus mendorong peran serta perbankan syariah bagi perekonomian hingga pengawasan perbankan benar-benar diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ke depan, BI terus mengarahkan dan mendorong bank untuk masuk pada pembiayaan sektor riil, dalam kaitannya dengan pembiayaan yang ramah lingkungan dalam masa transisi OJK ini. Perbankan syariah juga harus terus diarahkan ke arah pembiayaan yang produktif, agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Terkait peraturan perbankan syariah, bank Indonesia selalu berupaya mengarahkan agar peraturan yang dikeluarkan tetap dapat menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan syariah. Bank Indonesia juga mengarahkan peraturan perbankan syariah dalam kaitannya terhadap perlindungan masyarakat, optimalisasi lembaga perbankan syariah dalam menunjang program pembangunan, serta mencegah praktik penyelewengan di bidang perbankan. Ketentuan perbankan syariah yang selama ini berjalan dapat terus dilaksanakan oleh OJK saat pengawasan perbankan beralih ke lembaga tersebut tahun 2014

 Begitu juga, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam/LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara itu, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat, baik di tingkatan pusat maupun daerah.

Penyaluran dana perbankan syariah yang terbanyak disalurkan ke unit financing sebesar 84,8% sedangkan untuk penyaluran ke bank lain (inter-bank asset) hanya sebesar 15,2%.Jumlah dana yang disalurkan harus sesuai dengan banyaknya jumlah dana yang terkumpul agar bisa bermanfaat bagi masyarakat.  System bagi hasil antara bank, penyumbang dana dan peminjam juga disesuaikan dengan kesepakatan atau peraturan yang sudah ditetapkan di awal.

Walaupun Rasio Pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (Non Performing Financing) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, tetapi dari tahun 2006 hingga Januari 2012 mengalami penurunan sebesar 2,07%.

PENUTUP

            Ekonomi dan keuangan islam diprediksi akan menjadi masa depan system perekonomian dunia, system ekonomi konvensional yang digunakan saat ini terbukti tidak efektif. System ekonomi konvensional telah gagal menunjukan strategi yang tepat. Hal itu disebabkan adanya konflik antara system dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini ekonomi islam merupakan salah satu system ekonomi yang sangat mungkin untuk melakukan hal tersebut dan mencapai tujuan perekonomian dunia dengan sukses. Dengan banyaknya lembaga keuangan yang menganut system syariah, dapat membuat perekonomian di suatu Negara lebih stabil. Contohnya: Negara Timur Tengah yang menganut system ekonomi syariah dan lembaga perbankan syariah bisa terhindar dari krisis ekonomi dunia. Contoh lain, krisis ekonomi di Negara Asia tahun 1997-1998, krisis global tahun 2008-2009, juga krisis Negara Eropa. Hal tersebut menunjukan bahwa rapuhnya system ekonomi kapitalis. Disinilah mulai timbul kesdaraan bahwa disetiap Negara di dunia harus menganut system ekonomi syariah dan perbankan islam.

DAFTAR PUSTAKA

www.google.com

www.salimanuj.com

www.eramuslim.com

www.mdridwancenter.wordpress.com

www.majalah.hudayatullah.com

PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA

PENDAHULUAN

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional

·         Produk Domestik Bruto (GDP)

      Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

·         Produk Nasional Bruto (GNP)

      Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

·         Produk Nasional Neto (NNP)

      Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

·         Pendapatan Nasional Neto (NNI)

      Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

ISI

PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN

Sebagaimana terlihat dalam Grafik dan Tabel I, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat stabil di kisaran 5,5% ± 1% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11%. Sejak tahun 2007 hingga 2012, tingkat pertumbuhan hampir selalu di atas 6% dengan pengecualian tahun 2009 (4,6%) sejalan dengan krisis ekonomi global akibat kegagalan sektor kredit properti (subprime mortgage crises) dimana sebagian besar negara bahkan mengalami pertumbuhan minus. Trend tersebut berbeda bila dibandingkan dengan Singapura yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,55%, namun fluktuasinya sangat tinggi mulai dari 14,7% (2010) setelah mengalami kontraksi -1,3% (2009). Demikian pula halnya dengan Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam yang tidak lepas dari imbas krisis global tahun 2009, sehingga turut mengalami pertumbuhan yang minus. Pertumbuhan ekonomi Vietnam memang menunjukkan tingkat yang selalu lebih tinggi dibandingkan Indonesia dari periode 2002 hingga 2010, namun terlihat mulai mengalami overheating dan melambat pertumbuhannya. Sedangkan Myammar dengan skala perekonomiannya yang masih terbatas dapat mencapai pertumbuhan di atas 10% (double digit) pada periode 2002 hingga 2007 dan di masa mendatang berpotensi untuk terus tumbuh sejalan dengan reformasi dan keterbukaan politik yang ditempuh oleh Pemerintah Myammar.

PRODUK DOMESTIK BRUTO (GDP) INDONESIA TAHUN 2010-2012

Komponen PMTB tumbuh sebesar 2,94% (qtq), diikuti Konsumsi Masyarakat sebesar 2,71%.Sedangkan komponen pengeluaran yang mengalami penurunan adalah Pengeluaran Pemerintah (-0,07%), Ekspor (-0,21%) serta Impor (-8,36%). Apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2011, laju pertumbuhan komponen pengeluaran PMTB mencapai 10,02% dan komponen konsumsi masyarakat mencapai 5,68%.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor perekonomian Indonesia pada triwulan III-2012 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq). Pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor Pertanian (6,15%), sektor Pengangkutan dan Transportasi (4,20%), sektor Industri (3,99%), dan sektor Konstruksi (3,79%). Sedangkan jika dibandingkan dengan periode triwulan yang sama tahun 2011 (yoy), maka terdapat 5 sektor yang memiliki pertumbuhan melebihi angka pertumbuhan PDB (6,17%), terutama sektor-sektor yang padat modal, seperti: sektor Pengangkutan dan Komunikasi (10,48%), sektor Konstruksi (7,98%), sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan (7,41%), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (6,91%). Sedangkan sektor yang berpotensi padat karya yang dapat tumbuh di atas pertumbuhan PDB hanyalah sektor Industri (6,36%). Di sisi lain sektor Pertambangan yang padat karya menjadi satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan minus (-0.09%) akibat dampak dari penurunan permintaan global.

Stabilitas perekonomian nasional sepanjang tahun 2012 tercermin pula dari tingkat inflasi yang mencapai 4,3%, atau sedikit di atas tingkat inflasi 2011 (3,8%). Tingkat inflasi yang stabil di koridor target Pemerintah dan BI (4,5% ± 1%) didukung oleh inflasi kelompok volatile foods yang rendah dan inflasi inti yang terkendali dengan rendahnyaimported inflation sejalan dengan penurunan harga komoditas pangan dan energi global. Meskipun ekspektasi inflasi sempat berfluktuasi akibat wacana kenaikan BBM pada semester awal tahun 2012, namunadministered prices tetap terkendali seiring dengan tidak adanya kebijakan kenaikan BBM.

POTENSI DAN PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

Bercermin dari kinerja perekonomian nasional tahun 2012 dengan ketahanan dan kesinambungan pertumbuhan di tengah perekonomian global yang masih belum menentu, maka perekonomian nasional tahun 2013 memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan mencapai target makro ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan sebesar 6,8% dan tingkat inflasi sebesar 4,9%. Kekuatan pasar domestik dan arus investasi yang semakin meningkat seiring dengan pengakuan rating investment gradeoleh lembaga pemeringkat internasional seperti S&P, Moody dan Fitch, merupakan modal utama pertumbuhan.

Prospek Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara, semakin menjanjikan dengan melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang kondusif. Namun ke depan masih terdapat tantangan besar untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) yang saat ini berada pada peringkat 50 dari 144 negara, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, efisiensi pasar tenaga kerja, penguasaan teknologi dan inovasi, serta kelembagaan.

Peningkatan pendapatan per kapita menjadi US$ 3.660 membuat Indonesia masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah, dimana pertumbuhan ekonominya tidak lagi dapat bergantung kepada sumber daya alam dan alokasi tenaga kerja murah (resources and low cost-driven growth) namun harus mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dengan memanfaatkan modal fisik dan sumber daya manusia terampil (productivity-driven growth), agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak stagnan dan terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Melalui program MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang telah berjalan sejak tahun 2011, Pemerintah terusmempercepat pengembanganberbagai program pembangunan untuk mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur danenergi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Selain itu Pemerintah juga mendorong perluasan pembangunan ekonomi Indonesia agar efek positif dari pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan di semua daerah dan oleh seluruh komponen masyarakat. Diproyeksikan investasi yang dialokasikan untuk kegiatan proyek MP3EI pada tahun 2013akan berjumlah Rp. 545,53 trilyun untuk 82 proyek infrastuktur dan 64 proyek di sektor riil yang menyebar di semua 6 koridor ekonomi, dengan porsi terbesar di koridor Papua -Maluku (37,5%) dan koridor Jawa (21,22%).

PENUTUP

Berlarut-larutnya penyelesaian pemulihan krisis ekonomi di kawasan Eropa dan AS masih akan menghambat ekspansi pertumbuhan ekspor. Pelemahan nilai tukar rupiah yang semakin berlanjut pada awal tahun 2013 hingga mendekati Rp.10.000/US$ di satu sisi membuat harga produk ekspor Indonesia bertambah kompetitif dan di sisi lain dapat menahan pembelian domestik terhadap produk impor yang harganya semakin tinggi. Namun nilai tukar rupiah harus dijaga agar tidak menembus angka psikologis tersebut mengingat kondisi perekonomian ke depan masih dibayang-bayangi dengan ancaman kenaikan harga minyak dunia.

Beban alokasi subsidi energi dalam APBN TA 2013 yang mencapai Rp. 274,7 trilyun (subsidi BBM Rp 193,8 trilyun dan subsidi listrik Rp 80,9 trilyun) berpotensi untuk bertambah apabila konsumsi BBM melebihi pagu 46 juta kl dan tidak dilakukan penyesuaian harga. Selain itu keterbatasan produksi minyak dalam negeri (lifting minyak tahun 2012 hanya mencapai 861 ribu barel per hari) menyebabkan Indonesia lebih banyak mengimpor BBM (net importer). Nilai impor BBM setiap tahunnya sangat besar, yaitu US$ 28 milliar pada tahun 2011(yang merupakan nilai komoditas impor terbesar dalam neraca perdagangan Indonesia)dan berjumlah US$ 26 milliar hingga November 2012 atau sementara menempati nomor 2 terbesar di bawah impor mesin dan peralatan mekanik (US$ 26,2 milliar) sehingga berpotensi untuk kembali menjadi komoditas impor terbesar pada penghujung tahun 2012 (Basri, 2013). Namun demikian penyesuaian harga BBM perlu dilakukan secara seksama, baik waktu, tahapan dan besarannya mengingat akan diikuti oleh kenaikan berbagai harga secara luas. Di sisi lain administered inflation sudah pasti akan meningkat akibat kebijakan kenaikan harga listrik sebesar 15% (secara bertahap/triwulan) dan kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Akhirnya berbagai potensi dan peluang perekonomian yang ada harus dimanfaatkan dengan maksimal dan didukung dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang prudential, transparent dan accountable untuk memperluas penciptaan lapangan pekerjaan dan mempercepat tingkat penurunan angka kemiskinan yang pada bulan September 2012 tercatat sejumlah 28,59 juta orang (11,66%) atau telah menurun dibandingkan akhir tahun 2011 sebesar 29,89 juta orang (12,36%)

DAFTAR PUSTAKA

www.vanlockhart.blogspot.com

www.wikipedia.com

www.demassukiman.blogspot.com

www.setneg.com

www.bisnis.news.VIVA.com